Design
Bandung Barat - POS JAYA NEWS - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (Disdik KBB) melihat saat ini korupsi kian masif dilakukan oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, Disdik KBB mulai menerapkan pendidikan anti korupsi dikalangan pelajar dengan melalui Kurikulum Merdeka Sejak Dini.
Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Dadang A Sapardan mengatakan bahwa saat ini ada beberapa mata pelajaran di sekolah yang sudah diinsersi dengan pendidikan antikorupsi. Beliau juga menjelaskan pendidikan antikorupsi sengaja diberikan sejak dini agar outputnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Penerapan pendidikan antikorupsi tersebut diinsersi pada beberapa pelajaran seperti pendidikan Agama Islam, PPKN, IPS, dan Bahasa.
Adapun, Pendidikan Antikorupsi ini sudah ada payung hukumnya sesuai perbup nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat berpendapat pengajaran karakter seseorang yang baik harus di kedepankan. Oleh karena itu, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) harus diimplementasikan di setiap satuan pendidikan, contohnya seperti di Kurikulum Merdeka ada Profil Pelajar Pancasila. Diharapkan, Kurikulum Merdeka ini bisa diinsersi secara optimal sebagai sarana untuk mengedukasi pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan.***
Dinas Pendidikan KBB Terapkan Pendidikan Antikorupsi Melalui Kurikulum Merdeka
Bandung Barat - POS JAYA NEWS - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (Disdik KBB) melihat saat ini korupsi kian masif dilakukan oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, Disdik KBB mulai menerapkan pendidikan anti korupsi dikalangan pelajar dengan melalui Kurikulum Merdeka Sejak Dini.
Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Dadang A Sapardan mengatakan bahwa saat ini ada beberapa mata pelajaran di sekolah yang sudah diinsersi dengan pendidikan antikorupsi. Beliau juga menjelaskan pendidikan antikorupsi sengaja diberikan sejak dini agar outputnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Penerapan pendidikan antikorupsi tersebut diinsersi pada beberapa pelajaran seperti pendidikan Agama Islam, PPKN, IPS, dan Bahasa.
Adapun, Pendidikan Antikorupsi ini sudah ada payung hukumnya sesuai perbup nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat berpendapat pengajaran karakter seseorang yang baik harus di kedepankan. Oleh karena itu, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) harus diimplementasikan di setiap satuan pendidikan, contohnya seperti di Kurikulum Merdeka ada Profil Pelajar Pancasila. Diharapkan, Kurikulum Merdeka ini bisa diinsersi secara optimal sebagai sarana untuk mengedukasi pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan.***
Via
Design
Posting Komentar