FGD Dalam Rangka Hari Anti Korupsi Se Dunia Tahun 2025

POSJAYANEWS - Pemerintah Kota Cimahi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat', sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Alam Wisata Cimahi pada Selasa (9/12/2025) ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Kepala Kejari Cimahi Nurintan M.N.O. Sirait, para Kepala Dinas, Akademisi, Pemuda, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penghambat utama terwujudnya kesejahteraan masyarakat, disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan FGD tersebut.

Menurutnya, Hakordia harus menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan. Adhitia menekankan bahwa momentum ini perlu dimaknai sebagai ruang refleksi bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sikap dan praktik yang berpotensi melanggar integritas.

“Ini adalah momen refleksi bagi semua pihak bahwa perilaku koruptif itu mengganggu suksesnya atau terciptanya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Adhitia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, mulai dari tahap perencanaan kebijakan hingga evaluasi pelaksanaan program.

“Pemerintah Kota Cimahi terus berpegang teguh terhadap indikator-indikator yang harus dicapai dalam rangka transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku koruptif, dari mulai aspek perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban serta evaluasi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Nurintan M.N.O. Sirait menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi menyangkut langsung kepentingan hidup masyarakat. 

Menurutnya, Hakordia menjadi momentum strategis untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak korupsi yang dapat menghambat kemakmuran rakyat.

“Enam sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak—pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru—menjadi atensi kami. Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kejari Cimahi juga memaparkan sejumlah langkah konkret dalam penanganan perkara korupsi sepanjang 2025. Salah satunya adalah penggeledahan besar yang dilakukan pada 8 Desember 2025 di dua lokasi terkait dugaan penyimpangan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah di Stikes Budi Luhur.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Kejari Cimahi melaporkan kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang tahun 2025, yakni: 5 perkara penyelidikan, 2 perkara penyidikan, 3 perkara penuntutan, 4 perkara eksekusi. Upaya tersebut berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp.90 juta.

“Komitmen kami jelas: setiap satu sen uang negara harus kembali untuk kemakmuran rakyat.” tandasnya. (maruli)